BimtekTata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa - Dalam kaitan dengan pengadaan barang dan jasa, daerah memiliki kewenangan untuk membuat aturan tersendiri mengenai pengadaan barang/ jasa di desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Perka LKPP no 13 tahun 2013 dan perubahannya (Perka LKPP no 22 tahun 2015) mengatur bahwa tata cara pengadaan barang/ jasa di desa
LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 770), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. MGLK ONSS JR LG
Pelaksanaanfungsi pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ; b. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain namun tidak terbatas pada pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan
KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 21. Satuan Kerja di Kementerian adalah Satuan Kerja di lingkungan Kementerian, yang telah ditetapkan tugas, fungsi, dan susunan organisasinya sesuai peraturan c. Jasa Lainnya; dan/atau d. Jasa Konsultansi. 7 - (4) Katalog Elektronik Daerah sebagaimana dimaksud pada

BIMTEKDAN UJIAN SERTIFIKASI AKAN DILAKSANAKAN DI : KOTA DEPOK. Ujian Sertifikasi PBJ : 21 November 2020 - di Lab. Komputer IDB Depok, Jawa Barat. BIMTEK DAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Untuk Konfirmasi dan Informasi Pendaftaran pada kegiatan ini dapat menghubungi. Sekretariat Panitia di Nomor Telepon. ( 021 ) 4390

rangkapenyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud diberlakukannya Peraturan Kepala LKPP ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang dibiayai dengan dana APBDesa. 2.
211 - 12/11_BPSDM Maluku 01. Pemahaman Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar.
PeraturanLembaga Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Dicabut oleh : Peraturan Lembaga Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; File
Qw7kQ.
  • rsgk8orsze.pages.dev/303
  • rsgk8orsze.pages.dev/72
  • rsgk8orsze.pages.dev/496
  • rsgk8orsze.pages.dev/487
  • rsgk8orsze.pages.dev/100
  • rsgk8orsze.pages.dev/70
  • rsgk8orsze.pages.dev/438
  • rsgk8orsze.pages.dev/255

    • perka lkpp pengadaan barang dan jasa di desa